* Bangun Perbatasan Kalbar
Pusat Luncurkan Green Development

Tantra Nur Andi
Borneo Tribune, Pontianak

Hampir seluruh daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal, karena itu pemerintah pusat tahun anggaran 2008-2009 sangat konsen terhadap pembangunan perbatasan dengan program prioritas Green Development untuk kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Aunur Rofiq Hadi dalam workshop kajian status dan pemanfaatan lahan pada masyarakat kawasan perbatasan antar negara di Kalbar, Sabtu (28/1).
Acara digelar di lantai 3 Rektorat Untan ini merupakan kerjasama Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI dengan Universitas Tanjungpura.
”Selain itu diprogramkannya pembangunan kawasan produksi di daerah perbatasan agar lahan-lahan tidur daerah menjadi produktif,“ ujarnya. Program kawasan produksi ini meliputi penanaman sejuta pohon seperti pohon karet dan sawit. Pembukaan perkebunan karet di perbatasan akan memberdayakan masyarakat tempatan dengan membagi lahan perkebunan karet, terutama masyarakat daerah terpencil dan tertinggal tadi.
Pemerintah juga akan membuka lembaga-lembaga keuangan mikro, mengembangkan revitalisasi daerah perbatasan dan membangun Green Beet (sabuk hijau) dengan penanaman sejuta pohon untuk mengurangi dampak global warming, memperkecil kesenjangan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia di sempadan melalui pembangunan produksi, perkebunan, pertanian dan perbatasan laut.
”Untuk melaksanakan program itu semua pihak harus memiliki dan melaksanakan visi yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan,“ paparnya.
Bupati Sambas, Burhanuddin. A.R yang hadir dalam workshop itu mengatakan, untuk pemerintah kabupaten Sambas pembangunan perbatasan merupakan program utama yang tujuannya mendongkrak pembangunan ekonomi agar tidak terisolasi.
Upaya yang dilakukan antara lain, pembangunan jalan dari Sambas menuju Sarawak. Kemudian pembangunan rumah imigrasi, pembangunan pintu gerbang negara, pos pengamanan dan infrastruktur lainnya.
”Selain pembangunan infrastruktur juga dilakukan pemberdayaan masyarakat perbatasan agar tidak mengalami ketertinggalan. Konsep ini akan membuat Sambas hidup 24 jam,“ ungkapnya.
Dekan Fakultas Pertanian Untan, Radian mengungkapkan sangat setuju konsep yang memberdayakan masyarakat melalui perkebunan karet dan sawit. Tapi menurutnya program tersebut haruslah dilakukan dengan membangun perkebunan rakyat yang dimodernisasi. Pemerintah harus mengupayakan membangun perkebunan rakyat yang lebih modern jika menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan republik ini.
”Membangun perkebunan rakyat yang lebih modern akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pemerintah jangan hanya memasukkan perusahaan perkebunan besar untuk mengembangkan daerah perbatasan,“ katanya.
Caranya modern yang dimaksud adalah melalui perluasan lahan untuk rakyat, misalnya setiap Kepala Keluarga diberi lahan 5 hektar dan didukung pembangunan infrastruktur untuk membantu masyarakat perbatasan. ■