Sektor Pertanian dan Kehutanan menjadi PR bagi Gubernur terpilih

Tantra Nur Andi, B
Borneo Tribune, Pontianak

Besarnya harapan dari berbagai lapisan masyarakat terhadap gubernur terpilih dalam Pilkada nanti untuk dapat membenahi berbagai sector pembangunan di Kalbar semakin terlihat. Harapan pada pilkada untuk dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi ketertinggalan daerah Kalbar tidak hanya datang dari golongan masyarakat. Para akademisi pun turut berharap gubernur pilihan rakyat nantinya dapat melakukan perbaikan bagi Kalbar. Salah satunya dekan fakultas Pertanian Untan, Dr. Radian. M.S. Ia mengemukakan sektor pertanian akan menjadi PR yang menanti bagi gubernur Kalbar terpilih.
“Kita berharap gubernur Kalbar yang akan terpilih nanti harus memperhatikan secara serius sektor pertanian,” kata Radian. Menurut Radian selama ini sektor pertanian kurang mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah. Ada tiga hal yang begitu merosot pada sektor pembangunan di bidang pertanian yaitu tingkat lapangan kerja di bidang pertanian rendah, tingkat pendapatan petani yang dibawah rata-rata pendapatan masyarakat Kalbar, produksi pertanian Kalbar dibawah rata-rata nasional.
Untuk mengatasi hal tersebut menurut dekan fakultas Pertanian ini gubernur terpilih mendatang harus meningkatkan capacity bilding para petani, membantu petani untuk membuat usaha tani yang layak dan ekonomis contohnya dengan membantu meningkatkan produktivitas hasil pertanian. “Langkah yang paling penting untuk meningkatkan sektor pertanian Kalbar ialah meningkatkan capacity bilding para petani. Jika petani sudah memiliki SDM yang layak maka produktivitas petani akan meningkat dan Kalbar akan ber swasembada pangan,”ungkapnya.
Selain sektor pertanian, berbagai persoalan di sektor kehutanan juga menunggu perhatian gubernur terpilih untuk segera diatasi. Ir.M.Yusuf Mahmud, Pembantu Dekan II fakultas Kehutanan berharap pada gubernur terpilih agar pembangunan di sektor kehutanaan tidak lagi di anak tirikan oleh pemerintah. “Lihat hutan yang gundul akibat illegal logging telah menanti untuk di lakukan reboisasi. Gubernur yang baru kelak harus memiliki komitmen yang kuat untuk membenahi hutan kita yang rusak,”katanya.
Selama ini perhatian pemerintah dirasakan masih setengah-setengah dalam membuat kebijakan di sektor kehutanan. Yusuf juga menginginkan adanya ketegasan dari aparat keamanan dalam hal pemberantasan illegal logging. “Aparat keamanan jangan tebang pilih dalam pemberantasan illegal logging, jangan sampai ada yang dapat lolos dari jeratan hokum,” tegasnya. Selain itu, lanjut Yusuf, pemerintah harus mendorong terbukanya lapangan kerja di bidang kehutanan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan illegal logging. “Jangan sampai sektor kehutanan yang dahulu menjadi primadona dan sebagai sumber devisa bagi APBD sekarang justru menjadi sektor yang akan ditinggalkan,” ujarnya.[]