Kualitas Pendidikan Kalbar Membaik

Tantra
Borneo Tribune, Pontianak

Salah seorang anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PDIP, Thamrin, memandang bahwa kualitas pendidikan di Kalbar sudah relatif baik. Ini dilihat dari angka kelulusan setiap tahun ketika menghadapi Ujian Nasional. Namun salah satu organisasi mahasiswa berencana akan lakukan protes jika dalam APBD Kalbar 2008 dianggarkan di bawah 20 persen.
”Namun demikian perlu lebih ditingkatkan lagi,” kata Thamrin ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Ada tiga komponen yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Komponen yang pertama adalah memperbaiki SDM tenaga pengajar, sarana dan prasarana yang ada, serta motivasi murid dalam menyerap ilmu yang telah mereka terima di sekolah.
Ketiga komponen tersebut harus memiliki keseimbangan, sehingga dapat saling mendukung antara yang satu dan yang lainnya. Jika salah satu komponen ini tidak berjalan maka akan terjadi ketimpangan yang berakibat merosotnya mutu pendidikan.
Komponen-komponen tersebut merupakan follow up untuk mengimplementasikan kualitas SDM guru-guru yang ada dengan tersedianya fasilitas penunjang dan peran aktif siswa itu sendiri dalam menerima pelajaran dengan baik.
Pengiriman para pegawai negeri oleh pemerintah daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dinilai Thamrin kurang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Barat. Pengiriman PNS tidak disertai dengan suatu pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep pendidikan itu sendiri. Ketika selesai mengenyam pendidikan mereka justru berlomba-lomba mencari posisi tertinggi di instansi pemerintahan.
Pemahaman seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah daerah telah memiliki konsep yang jelas tentang bagimana mengimplemetasikan pendidikan yang telah mereka peroleh untuk membangun daerah mereka sendiri. Ketika pulang ke daerah mereka diharapkan menjadi leader bagi yang lain dalam meningkatkan pembangunan dan mutu pendidikan di daerah.
Sementara itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Untan (BEM FKIP Untan), Hadidi meminta agar pemerintah konsisten menganggarkan dana pendidikan sebesar 20 persen dalam APBD Kalbar 2008.
Dia menolak tegas jika ternyata eksekutif dan legislatif melupakan hal itu. DPRD Kalbar menurutnya harus mengkaji betul RAPBD Kalbar yang telah disampaikan gubernur. Karena pemerintah provinsi Kalbar belum mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan.
“Mestinya pendidikan harus prioritas,” ujarnya.
Kalau pemerintah provinsi Kalbar 2008 nanti tidak mengalokasikan 20% untuk pendidikan maka SDM Kalbar akan semakin jauh tertinggal.
Ini akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat Kalbar. “Karena pendidikan adalah akar dari sebuah bangsa,” katanya.
Ia prihatin karena pemerintah hanya memprioritaskan pada pembangunan fisik seperti infrastruktur. Ini menurutnya sangatlah tidak tepat. Karena pembangunan infrastruktur tanpa dilandasi SDM Kalbar yang berkualitas, meski Kalbar maju di bidang infrastruktur, masyarakatnya akan tetap terbelakang dan miskin.
Penolakan terhadap RAPBD Kalbar yang tidak mengalokasikan dana untuk pendidikan sebesar 20% juga datang dari Galih Usmawan, Ketua BEM Untan.
Menurut Galih ini mencitrakan kemauan politik legislatif dan eksekutif Kalbar terhadap keberpihakan mereka pada pembangunan. RAPBD Kalbar menunjukkan pemerintah hanya berpihak pada kepentingan aparatur pemerintahan saja.
“Lihat saja anggaran untuk belanja aparatur setiap tahunnya selalu bertambah,” ungkap Galih.
Yang lebih disayangkan lagi paradigma masyarakat Kalbar yang beranggapan pembangunan infrastruktur lebih penting dibandingkan pembangunan pendidikan.
“Kebanyakan masyarakat Kalbar lebih senang jalan bagus walaupun anak mereka tidak dapat sekolah,” ujarnya.
Paradigma ini mesti dirubah. Memang pembangunan infrastruktur lebih terasa dampaknya tapi sifatnya tidak permanen. Sedang pembangunan pendidikan merupakan aset agar jalannya pembangunan akan semakin lancar.