UMP Pontianak Akan Bentuk FKIP

Tantra Nur Andi
Borneo Tribune, Pontianak

Universitas Muhammadiyah Pontianak sedang mempersiapkan pembentukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang rencananya akan berdiri pada tahun ajaran 2008/2009 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Drs. Abdussamad. M. Pd, Jumat (28/12).
Pembentukan Fakultas Keguruan ini sebagai program lanjutan setelah dibentuknya 2 program studi baru pada tahun ajaran 2007/2008 yaitu program studi Pendidikan Kimia dan Pendidikan Anak Usia Dini.
“UMP juga sedang mengusulkan pembentukan program studi Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika dan Pendidikan Teknik Informatika. Dan persiapan membentuk FKIP sehubungan dengan program studi di bidang pendidikan dan keguruan yang sudah ada,“ ungkapnya.
Penambahan fakultas dan jurusan baru di UMP ini, kata Abdussamad karena besar keinginan masyarakat Kalbar agar UMP memiliki FKIP. Pembentukan FKIP ini juga disesuaikan dengan kebutuhan Kalbar dan tuntutan pembangunan di Kalbar. Sekarang Kalbar memang sangat kekurangan tenaga pendidik yang mencapai 22.000 orang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik tersebut UMP siap mencetak lulusan di bidang tenaga kependidikan.
“Untuk melakukan penambahan fakultas atau jurusan baru UMP selalu mempertimbangkan apakah lulusan dari jurusan tersebut dapat terserap oleh lapangan kerja atau tidak,“ ujarnya.
Dengan adanya penambahan fakultas baru di bidang keguruan dan ilmu pendidikan ini, lanjutnya maka UMP akan memiliki 6 fakultas yaitu fakultas Perikanan, fakultas Teknik, fakultas Ekonomi, fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Agama Islam dan yang baru akan dibentuk yaitu FKIP.
Untuk memenuhi tuntutan era globalisasi UMP sedang mengembangkan kemampuan entrepreneurship bagi mahasiswanya. Pola pembelajaran yang dikembangkan di UMP adalah pola pembelajaran dengan menggunakan teknik-teknik pembelajaran untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan juga pengembangan program kooperatif learning.
Abdussamad juga menggungkapkan bahwa selama ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kurang memberikan perhatian bagi perkembangan perguruan tinggi swasta di Kalbar. Pemerintah provinsi Kalbar sangat jarang memberikan bantuan dana operasional bagi Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalbar. Bantuan yang didapat hanya bersifat insidentil dan tidak tiap tahun. Tidak seperti di Kaltim yang pemerintahan provinsinya setiap tahun memberikan bantuan dana operasional Rp 5 miliar untuk seluruh PTS yang ada di Kaltim.
“Padahal kalau PTS di Kalbar berkembang dengan baik, pemerintah provinsi diuntungkan dalam hal penambahan cost belanja mahasiswa. Maksudnya jika kualitas PTS di Kalbar baik maka masyarakat Kalbar tidak perlu lagi jauh-jauh kuliah di luar Kalbar dan masyarakat akan lebih membelanjakan dananya untuk pendidikan di Kalbar,” paparnya.
Selain diuntungkan dari sisi ekonomi sebenarnya pemerintah Kalbar juga akan diuntungkan dalam hal peningkatan kualitas SDM. Karena biasanya mahasiswa Kalbar yang kuliah di luar Kalbar jarang yang ingin kembali ke Kalbar untuk membangun daerah ini tapi lebih suka menetap dan bekerja di tempat ia kuliah.
Masalah tidak adanya anggaran khusus dari pemerintah provinsi Kalbar bagi PTS bukanlah satu-satunya hal yang sangat mengecewakan. Tapi persoalan belum adanya kerja sama yang konkrit untuk menyelesaikan persoalan daerah Kalbar antara pemerintah dengan PTS menjadi keprihatinan yang mendalam.
“Dulu pernah ada MOU kerja sama antara pemerintah dan PTS tapi sampai saat ini belum ada realisasi yang konkrit dari pemerintah,” jelasnya. □