* KAMMI Kalbar Tuntut Kontrak Sosial
Wujudkan Clean dan Good Government

Tantra Nur Andi
Borneo Tribune, Pontianak

Sekitar 150 massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kalbar melakukan unjuk rasa saat pelantikan Gubernur Kalbar terpilih Drs. Cornelis MH dan Wakil Gubernur terpilih Drs. Christiandy Sanjaya, SE. MM, Senin (14/1).
Massa KAMMI memulai aksinya pukul 09.00 dari Sekretariat KAMMI di Jalan Parit Haji Husin. Rencananya massa KAMMI ingin bertemu langsung dengan Gubernur terpilih untuk mendesak Gubernur terpilih melakukan kontrak sosial dengan mahasiswa.
Humas Aksi KAMMI, Hemri Yansa mengatakan baru saja massa KAMMI ingin keluar dari Jalan Parit Haji Husin sudah langsung dihadang oleh massa pendukung Gubernur terpilih dan ketatnya pengamanan dari kepolisian, membuat mereka hanya bisa berorasi di jalan Paris Haji Husin 1.
Dalam aksinya mereka menyampaikan empat tuntutan kontrak sosial dengan Gubernur terpilih untuk melaksanakan amanah-amanah rakyat dengan baik. Diantaranya, menegakkan supremasi hukum, pelayanan publik terutama pendidikan dan kesehatan, Clean and Good Government yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dengan mengutamakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan pemberantasan korupsi.
”Sekalipun kontrak sosial tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menilai kemampuan kinerja kepemimpinan Kalbar, paling tidak menjadi sebuah legitimasi moral atas kepemimpinan CC atau menjadi sebuah jaminan moral bahwa CC mempunyai komitmen menyelesaikan PR-PR besar Kalbar yang belum terselesaikan oleh Usman Jafar-LH. Kadir,” katanya.
Hemri berpendapat persoalan besarnya jumlah kemiskinan, tingginya angka pengangguran, putus sekolah, buta huruf, masih adanya kasus busung lapar dilahirkan dari tidak komitmennya kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang paling mendasar dan harus segera diatasi.
Persoalan ini sebenarnya sangat ironis terjadi di Kalbar yang merupakan daerah kaya akan SDA. Kantung kantung kemiskinan di Kalbar kian hari kian menyebar bak virus ganas yang menyerang mulai dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan. Upaya penanggulangan kemiskinan selama ini yang dilakukan pemerintah Kalbar tidak membuka peluang bagi suara dan aspirasi si miskin. Itulah sebabnya, realitas kemiskinan berpotensi dimanfaatkan sebagai komoditi politik bagi pengambil keputusan yang punya kepentingan.KAMMI menuntut Gubernur terpilih, Cornelis untuk segera menuntaskan kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan dan mengungkap kasus-kasus yang belum terungkap sampai sekarang, tanpa memandang latar belakang dan status sosial tertentu.
Ketua KAMMI Kalbar. Abdul Aziz mengatakan ia sangat kecewa dengan tindakan aparat keamanan yang menyuruh massa KAMMI mundur. Seharusnya aparat menjaga aksi yang KAMMI lakukan karena ini adalah hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi.
”Pencegahan seseorang untuk menyampaikan aspirasi adalah tindakan yang mencederai proses demokrasi di negeri ini,” ujarnya.
Dikatakannya baru kali ini dari selama reformasi berjalan, massa yang akan menyampaikan aspirasi dilarang. Padahal tujuan aksi KAMMI kemarin bukanlah untuk menggagalkan pelantikan Gubernur tapi KAMMI hanya ingin menyampaikan kontrak sosial dengan Gubernur.
Di tempat terpisah, Wakapoltabes, AKBP Andi Musa, SH melihat aksi yang dilakukan KAMMI adalah hal yang sah-sah saja di era demokrasi saat ini dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia. Hanya dalam menjalankan aksi tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Polisi dalam hal ini bukan melarang massa menyampaikan aspirasi tapi demi keamanan polisi berupaya memberikan pemahanman pada massa agar massa membubarkan diri. ■